POLICY BRIEF: EVALUASI PKBM (PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT)

POLICY BRIEF

EVALUASI PKBM (PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT)

Oleh: Padillah

Ringkasan Rekomendasi

            PKBM merupakan salah satu pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkannya. PKBM terbukti efektif untuk  keberlanjutan  suatu  program  yang  dapat meningkatkan pendapatan warga     belajar, namun tentunya masih banyak yang perlu dievaluasi, seperti sebagai berikut:

1.      Metode  atau  pendekatan  pembelajaran  disesuaikan  dengan  konteks  lokal  (tematik fungsional),  namun  tetap mengacu  pada pedoman  yang  ditentukan.

2.      Memperbaiki Balai Latihan Kerja yang saat ini dalam kondisi kurang maksimal.

3.      Penyediaan standar kompetensi pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, dan kecakapan hidup  (Life  Skill).

4.      Tenaga pendidik atau tutor dibekali melalui pelatihan dan atau bahan bahan/acuan  pembelajaran  program.

5.      Tenaga pengawas yang mempunyai latar belakang pengalaman pendidikan nonformal.

6.      Penyelenggaraan program diutamakan daerah yang terpencil dan buta aksara tinggi seperti Papua.

Rekomendasi ini didukung oleh hasil penelitian

1.      Kebutuhan yang makin kompleks serta perkembangan teknologi diberbagai bidang kehidupan di Indonesia semakin maju harus diiringi dengan pemerataan pada bidang pendidikan.

2.      Sebanyak 3,56 persen penduduk Indonesia atau dari 5,7 juta orang masih buta aksara. Ini berdasarkan data Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) per tahun 2015. Angka tersebut menurun tipis dari tahun 2014 sebelumnya yakni 3,7 persen atau 5,9 juta penduduk.

3.      Diretur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Harris Iskandar menuturkan upaya pemberantasan buta aksara yang telah dilakukan sejak 2005 silam masih terkendala berbagai masalah. Terutama faktor kemiskinan, lokasi yang tidak terjangkau, dan kurangnya motivasi belajar.

4.      Papua menjadi provinsi dengan persetase penduduk tuna aksara yang tertinggi. Berdasarkan data Kemendikbud, penduduk tuna aksara berusia 15 - 59 tahun di Papua mencapai 28,61 persen. Sementara Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 10,62 persen, dan Sulawesi Barat di posisi ketiga (7,63 persen). Adapun di Jawa Barat masih terdapat 2,03 persen penduduk yang buta aksar. Jumlah ini menggambarkan sekitar 604.000-an masyarakat Jawa Barat belum melek aksara.

Analisis Situasi dan Tantangan

1.      Penataan kelembagaan/koordinasi antar penyelenggara program

Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi yang disebabkan oleh keragaman dan luasnya program yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Semua lembaga pemerintah, baik yang berstatus departemen maupun non departemen, menyelenggarakan program-program pendidikan nonformal. Berbagai lembaga swasta, perorangan, dan masyarakat menyelenggarakan program pendidikan nonformal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lembaga tersebut atau untuk pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya variasi program yang dilakukan oleh berbagai pihak itu akan memungkinkan terjadinya program-program yang tumpang tindih. Program yang sama mungkin akan digarap oleh berbagai lembaga, sebaliknya mungkin suatu program yang memerlukan penggarapan secara terpadu kurang mendapat perhatian dari berbagai lembaga. Oleh karena itu koordinasi antar pihak penyelenggara program pendidikan nonformal sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program serta untuk mendayagunakan sumber-sumber dan fasilitas dengan lebih terarah sehingga program tersebut mencapai hasil yang optimal.

2.      Penyediaan tenaga pendidik atau sumber belajar yang profesional

Penyelenggara kegiatan pembelajaran dan pengelolaan program pendidikan nonformal sampai saat ini sebagian terbesar dilakukan oleh tenaga-tenaga yang tidak mempunyai latar belakang pengalaman pendidikan nonformal. keterlibatan mereka dalam program pendidikan didorong oleh rasa pengabdian kepada masyarakat atau kerena tugas yang diperoleh dari lembaga tempat mereka bekerja, dan mereka pada umumnya berlatar belakang pendidikan formal. Kenyataan ini sering mempengaruhi cara penampilan mereka dalam proses pembelajaran antara lain dengan menerapkan pendekatan mengajar pada pendidikan formal di dalam pendidikan nonformal sehingga pendekatan ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembalajaran dalam pendidikan nonformal. Pengelolaan program pendidikan nonformal memerlukan pendekatan dan keterampilan yang relatif berbeda dengan pengelolaan program pendidikan formal.

3.      Penyediaan materi  dan metode pembelajaran  yang  lebih  fungsional  dan  kontekstual

Materi pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan klain sehingga dapat dirasakan  manfaat  dan  kegunaannya  dalam  kehidupan  masyarakat. Metode pendekatan yang dilakukan oleh pendidik harus yang mempunyai latar belakang pengalaman pendidikan nonformal.

4.      Perlu mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja dalam menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten sesuai sesuai kebutuhan pasar kerja.

Skenario Kebijakan

1.      Memaksimalkan peran tokoh atau pemuka agama/adat/masyarakat, serta lembaga/organisasi masyarakat setempat dalam penyelenggaraan program.

2.      Koordinasi terlebih dahulu ditingkat desa dan kecamatan di saat ingin membuat program agar tidak tumpang tindih dan saling bersinergi.

3.      Penyelenggaraan program diutamakan daerah yang terpencil dan buta aksara tinggi seperti Papua.

4.      Memperbaiki Balai Latihan Kerja yang saat ini dalam kondisi kurang maksimal

5.      Kerjasama dari masyarakat setempat atau komunitas maupun lembaga-lembaga yang memiliki agen atau perwakilan atau aktivitas atau kepentingan atau kegiatan dalam komunitas dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

6.      Memfokuskan pada pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, dan kecakapan hidup  (Life  Skill).

7.      Pembelajaran berorientasi  pada student  centered sehingga  model pembelajaran     partisipatif  lebih dominan digunakan oleh tutor.

8.      Tutor dan warga belajar harus bersama-sama merencanakan: cara mengidentifikasi kebutuhan belajar, cara mengidentifikasi potensi, cara perumusan tujuan, cara  menentukan  bahan  pembelajaran, cara  penggalian  sumber  dana,  cara  penentuan metode,   cara   penggunaan   alat   bantu,   cara penentuan   waktu,  cara  pemasaran  hasil.

Kebijakan/Program Prioritas

            Adapun kebijakan prioritas untuk perbaikan kegiatan PKBM, sebagai berikut:

1.      Metode  atau  pendekatan  pembelajaran  disesuaikan  dengan  konteks  lokal  (tematik fungsional),  namun  tetap mengacu  pada pedoman  yang  ditentukan

2.      Penyediaan standar kompetensi pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, dan kecakapan hidup  (Life  Skill).

3.      Tenaga pendidik atau tutor dibekali melalui pelatihan dan atau bahan bahan/acuan  pembelajaran  program

4.      Tenaga pengawas yang mempunyai latar belakang pengalaman pendidikan nonformal.

Langkah Eksekusi

1.      Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan:

§  Menyiapkan  materi dan metode pembelajaran  yang  lebih  fungsional dan cocok diaplikasikan disetiap daerah.

§  Revisi Standar dan Prosedur Penyelenggaraan PKBM (mengenai: materi, metode pembelajaran, kualifikasi tenaga pendidik)

Pemangku kepentingan yang harus dilibatkan:

1.      Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, menyiapkan lapangan kerja untuk lulusan dari kegiatan PKBM.

2.      Pemerintah Daerah dan DPRD mengkaji dan menyusun peraturan daerah yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan PKBM.

3.      Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atas nama Bupati/Walikota seluruh Indonesia menyiapkan materi dan metode pembelajaran yang lebih fungsional dan  kontekstual serta tenaga pendidik atau tutor yang handal.